TKDN

TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Ini adalah persentase yang menunjukkan seberapa besar kandungan/komponen produksi dalam negeri (bahan baku, tenaga kerja, mesin, biaya produksi lokal, dll.) yang digunakan dalam suatu barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa dibandingkan dengan keseluruhan komponen/biaya produksinya.

Tujuan TKDN:

• Mendorong penggunaan produk dalam negeri

• Mengurangi ketergantungan pada impor

• Meningkatkan daya saing industri lokal

• Menciptakan lapangan kerja di dalam negeri

• Mendorong transfer teknologi

Penerapan TKDN biasanya berlaku pada:

• Pengadaan barang/jasa pemerintah (e-katalog, tender proyek pemerintah)

• Proyek BUMN

• Industri strategis tertentu (misalnya telekomunikasi, elektronik, otomotif)

Apa itu TKDN

Cara perhitungan (sederhana):

TKDN dihitung berdasarkan rumus yang membandingkan biaya komponen dalam negeri dengan total biaya produksi, misalnya:

Aturan mengatur TKDN

1. Level Undang-Undang & Peraturan Pemerintah

• UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian — payung hukum utama pemberdayaan industri dalam negeri

• PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri — mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri

2. Peraturan Presiden (soal pengadaan barang/jasa pemerintah)

• Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya — tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana TKDN jadi salah satu kriteria preferensi

• Perpres terkait percepatan program kendaraan listrik (BEV) yang juga menyinggung TKDN

3. Peraturan Menteri Perindustrian (aturan paling teknis, dan yang terbaru)

Yang paling penting untuk diketahui saat ini:

Permenperin No. 35 Tahun 2025 — ini adalah reformasi besar yang berlaku sejak 11 Desember 2025. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Permenperin No. 16 Tahun 2011 yang sebelumnya jadi rujukan utama cara hitung TKDN. Hukumonline

Poin-poin penting dari Permenperin 35/2025:

• Nilai TKDN minimum 25% diberikan pada perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri, punya fasilitas produksi sendiri, dan mempekerjakan mayoritas tenaga kerja Indonesia Kompas

• Tambahan 20% dialokasikan untuk riset, pengembangan, dan brainware (SDM teknologi informasi), sementara insentif BMP 15% diberikan bagi perusahaan yang mendukung program strategis Kemenperin Kompas

• Perhitungan TKDN kini tidak lagi berbasis total biaya, kecuali untuk jasa industri, dan masa berlaku sertifikat TKDN & BMP diperpanjang menjadi lima tahun dengan hanya satu kali surveillance Kompas

• Formula perhitungan baru menggunakan skema bobot: 75% material langsung, 10% tenaga kerja langsung, 15% biaya tidak langsung/overhead

• Standar verifikasi baru ini akan diberlakukan penuh mulai tahun 2026 Hukumonline

4. Peraturan turunan sektoral (masih berlaku, mengatur sektor spesifik)

• Permenperin No. 16/2020 — TKDN smartphone

• Permenperin No. 22/2020 — TKDN produk informatika

• Aturan terkait TKDN alat kesehatan, produk farmasi, elektronika & telematika, kendaraan listrik (BEV), infrastruktur ketenagalistrikan, dll — masing-masing punya Permenperin/Perdirjen tersendiri

• Perdirjen IKMA, Agro, IKFT, ILMATE — mengatur rincian komponen utama barang per sektor industri (terus diperbarui tiap tahun)

5. Lembaga terkait

• Permendag — untuk ketentuan pengadaan barang/jasa

• Pedoman Pengadaan BUMN — untuk proyek BUMN

• Verifikasi dilakukan oleh lembaga verifikasi independen yang ditunjuk (seperti Sucofindo atau Surveyor Indonesia)